Menolak Kedatangan Wakil Presiden AS ke Indonesia

PERNYATAAN SIKAP
FRONT PERJUANGAN RAKYAT (FPR)

TOLAK KEDATANGAN MIKE PENCE
DAN HENTIKAN KEMITRAAN STRATEGIS AMERIKA SERIKAT- INDONESIA 
YANG KHIANAT TERHADAP RAKYAT INDONESIA

Kedatangan Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Mike Pence ke Indonesia pada 19-20 April 2017 merupakan usaha imperialis AS untuk semakin mengokohkan dominasi dan kontrolnya terhadap Indonesia serta regional Asia Pasifik. Pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membahas kelanjutan Kemitraan Strategis AS-Indonesia (yang pernah ditandatangani di tahun 2015) hanya bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negeri yang harus patuh terhadap dikte ekonomi, politik, dan keamanan imperialis AS.

Krisis ekonomi global yang semakin memburuk akibat sistem dalam kapitalis global menjadikan imperialis AS menjadi semakin agresif untuk menguasai teritori bagi penguasaan bahan mentah (raw materials), menjalankan politik upah murah bagi pekerja, penguasaan pasar dan jalur perdagangan, dan perluasan kontrol militernya di seluruh negeri. Krisis ini menjadikan Rusia dan Tiongkok dipandang imperialis AS sebagai ancaman dominasi dan pengaruhnya di dunia.

Saat ini imperialis semakin meningkatkan agresi dan intervensi militernya di dunia agar dapat di bawah kontrol dan dominasinya. Beberapa bukti tindakan imperialis AS adalah:
1. Agresi perang, intervensi militer dan mengatur perubahan rejim di belahan dunia
2. Dukungan persenjataan dan pembiayaan industry militer
3. Provokasi perang dan ekspansi basis militernya
4. Mendukung rejim otoriter di berbagai negeri, grup teroris, dan pasukan sipil dipersenjatai untuk memerangi perjuangan demokratis rakyat di berbagai negeri
5. Militerisasi terhadap birokrasi sipil, anggaran nasional, lembaga akademis, dan melakukan represi terhadap kebebasan sipil yang menjadi hak demokratis rakyat
6. Membangkitkan neo-fasis, anti orang asing (xenophobia), rasisme, dan Islamphobia
7. Membiarkan tindasan kekerasan terhadap kaum perempuan, pelecehan, dan pemerkosaan sebagai senjata dalam peperangan agresi AS.

Serangan misil AS ke Suriah baru-baru ini menunjukan imperialis AS tidak pernah berubah dan akan terus meningkatkan agresi dan intervensi atas nama: “demokrasi”, “HAM”, “Kemanusiaan”, “Pencegahan Dini” (pre-emptive), dan lain-lain. Dalam seminggu terakhir April 2017 ini, AS memprovokasi agar pecah perang di Semenanjung Korea dengan isu uji coba peluncuran senjata nuklir oleh Republik Demokrasi Rakyat Korea (DPRK). Maksud provokasi ini adalah menundukkan negeri dan rakyat Korea di bawah kontrol sepenuhnya AS.

Indonesia menjadi negeri penting bagi politik Asia Pivot (Poros Asia) imperialis AS untuk mendukung politik AS agar memudahkan kontrol regional dan keamanan. Semuanya bertujuan bagi keuntungan ekonomi, keuangan, dan perdagangan imperialis AS. Mike Pence memastikan Indonesia bisa mengikuti dikte AS sepenuhnya sesuai dengan ambisi keras rejim Donad Trump yang akan menguatkan dominasi AS di kawasan.

Jelas, kedatangan Mike Pence akan menjadikan malapetaka lebih besar khususnya bagi rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia akan dituntut untuk menanggung beban krisis imperialis AS dengan meningkatkan penghisapan dan penindasan. Pemerintah sendiri melayani skema neo-liberal imperialis AS dengan mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi sejak September 2015 yang terdiri 14 jilid. Paket kebijakan tersebut pada hakekatnya ditujukan untuk mengintensifkan perampokan terhadap kekayaan alam, perampasan upah atau pendapatan rakyat, dan pasifikasi (pembodohan dengan menumbuhkan sikap pasif) terhadap rakyat Indonesia melalui kemudahan masuknya investasi atau import kapital asing ke Indonesia.

Dalam soal PT Freeport Indonesia, negosiasi pemerintah Indonesia dengan Amerika Serikat sesungguhnya tidak mendasarkan kepentingan dan aspirasi demokratis rakyat, khususnya rakyat Papua. Pemerintah Indonesia hanya menebar sikap nasionalisme palsu dibalik negosiasi yang seakan-akan tampak alot karena Indonesia tidak bersikap tegas menghentikan seluruh perpanjangan kontrak PT Freeport (yang berakhir tahun 2021), yang artinya, terus memperpanjang perampokan kekayaan alam dan perampokan terhadap rakyat.

Tak hanya itu, pemerintah membuat aturan-aturan yang membatasi hak-hak demokratis yakni kebebasan berpendapat, demonstrasi, mogok, berorganisasi dengan cara mengeluarkan peraturan-peraturan daerah dan kebijakan Obyek Vital Nasional untuk Industri (OVNI) di kawasan ekonomi dan industri.

Hak-hak demokratis rakyat akan semakin dibatasi dan ditindas demi melayani sang tuan imperialis. Oleh karena Front Perjuangan Rakyat (FPR) menyatakan sikap:

1. Menolak kedatangan Mike Pence ke Indonesia! Hentikan kelanjutan Kerjasama Komprehensif Strategis (Kemitraan Strategis) AS – Indonesia yang khianat terhadap rakyat Indonesia!
   2. Hentikan campur tangan dan intervensi militer AS di Suriah dan hentikan provokasi perang imperialis AS terhadap rakyat Republik Demokrasi Rakyat Korea (DPRK)!
   3. Hentikan seluruh agresi, intervensi, dan provokasi perang imperialis AS terhadap negeri-negeri yang mempertahankan kedaulatan negerinya dan terhadap perjuangan rakyat di berbagai negeri melawan kebijakan dan dominasi imperialis AS!
   4. Mendukung perjuangan buruh dan rakyat Amerika Serikat menentang kebijakan neo-fasisme, anti orang asing, rasis, Islam Phobia oleh Donad Trump, serta mendukung seluruh perjuangan rakyat tertindas dunia menentang agresi dan intervensi AS.
   5. Menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia bersatu dalam perjuangan Anti-Imperialis AS tanpa henti dan seluruh kebijakan pemerintah (ekonomi, politik, kebudayaan, dan keamanan) yang merupakan implementasi skema neo-liberal dan neo-fasis imperialis Amerika Serikat yang ingin mengokohkan dominasi dan kontrolnya terhadap rakyat Indonesia !

Jakarta, 19 April 2017
Hormat Kami,
Front Perjuangan Rakyat (FPR)

Rudi HB Daman
Koordinator Umum